PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam memberi pemahaman, bahwa pentingnya pendidikan bagi para sarjana maupun warga negara dalam memahami kedudukan para sarjana maupun warga indonesia dalam negara.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk para sarjana yaitu:

     -Agar mahasiswa mampu menjadi warga yang memiliki pandangan  terhadap nilai nilai demokrasi dan ham.

      -Menimbulkan rasa membantu membangun masyarakat sejahtera

      -Agar mampu berfikir kritis dan objektif.

      -Agar kita  memiliki wawasan dan kesadaran cinta tanah air

Esensi pendidikan kewarganegaraan untuk para sarjana yaitu :

    -Sebagai salah satu media untuk meningkatkan wawasankesadaran kebangsaan , cinta tanah air dan demokrasi

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

Urgensi Identitas Nasional

          Urgensi identitas nasional itu penting, sebagaimana telah di jelaksan bahwa sebuah negara dapat di ibaratkan seorang individu manusia. Seorang individu harus saling mengenal satu sama lain, individu perlu memiliki ciri dan identitas. Beberapa fungsi urgensi identitas nasional yaitu:

      -Agar bangsa kita dikenal dengan bangsa lain,

           -Meningkatkan eksis sebagai bangsa sesuai fitrahnya,

      -Sebagai kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut,
      -Identitas nasional penting karena setiap negara tidak bisa hidup sendiri perlu ada pertolongan dari negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan,
      -Adanya identitas nasional bagi kewibawaan negara dan bangsa, tumbuhnya rasa hormat dan saling menghargai antar negara dan bangsa,dan
      -Sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki.

Esensi Identitas Nasional

  Banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai dinamika kehidupan terkait identitas nasional di antaranya yaitu:

             -Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari,

             -Rasa nasionalisme dan patratisme yang luntur dan memudar,

             -Lebih bangga menggunakan bahasa asing dari pada bahasa indonesia,

             -Kurangnya nasionalisme dalam menjunjung nama bangsa dan negara.

Kita harus mampu menghadapi segenap tantangan dan hambatan dalam mengalihkan cinta terhadap bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa membuat prestasi yang tidak dapat di buat oleh bangsa lain.

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

          Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara-bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

         Suatu negara- bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional, dapat dikatakan sebuah negara- bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Integrasi 
nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu kita sebagai salah satu warga negara harus mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI.

Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional.
Sumber Historis Kewarganegaraan

1.     Secara historis kewarganegaraan dalam arti substansi telah di mulai jauh sebelum Indonesia di proklamasikan sebagai Indonesia negara merdeka. Kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak di lakukan tataran sosial kultural dan di lakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat. Rakyat mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. Merupakan dalam dimensi sosial kultural.

2.     Sumber Sosiologis

Kewarganegaraan dalam aspek sosiologis sangat diperlukan masyarakat untuk menjaga, memelihara, mempertahankan eksitensi negara.

3.     Sumber Politik

Secara politik, kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat di gali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagai mana dapat di identifikasikan dari pernyataan Sumantri (1972) bahwa pada masa orde lama mulai di kenal kewarganegaraan masa awal orde lama sekitar tahun 1957. Isi kewarganegaraan membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato politik kenegaraan.

Pada tahun 1968 pelajaran kewarganegaraan adalah metode yang bersifat induktrinatif. Di hilangkan menjadi pembina jiwa Pancasila. kemudian pada tahun 1975 berubah menjadi pendidikan moral pancasila. Tahun 1994 berubah menjadi PPKN. Tahun 2006 berubah menjadi PKN. Dan pada tahun 2013 berubah menjadi PPKN.

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentua bagaimana pemeritahan diatur dan dijalankan. Fungsinya:

      -Sebagai landasan konstisionalisme

      -Membatasi kekuasaan pemerintah, tidak sewenang wenang

      -Sebagai landasan penyelenggaraan negara

UUD merupakan konstitusi yang dilakukan perubahan empat kali:

      -Sidang MPR umum tahn 1999

      -Sidang tahunan MPR tahun 2000

      -Sidang tahunan MPR tahun 2001

      -Sidang tahunan MPR tahun 2002

Dinamika Konstitusi Indonesia

UUD NRI 1945 : Sejak 18 Agustus 1945 - Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 hanya berlaku di wilayah RI proklamasi.

      -Konstitusi RIS 1949 : 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.

      -UUDS 1950 : 17 Agustus 1950 – 5juli 1959.

      -UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 – 1965.

      -UUD NRI 1945 (Orde baru) : 1966 - 1998.

Muatan konstitusi:Organisasi negara, Ham, Prosedur pengubah uud , ideologi.

Awal perubahan UUD

diawali dengan pencabutan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 Tentang referendum pembatasan Masa jabatan Persiden dan Wapres.

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH

 Hak Negara
      -Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan

      -Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat

Kewajiban Negara

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum (masyarakat) yaitu kewajiban negara untuk memlihara keamanan dan ketertiban, untuk mrmbuat, memelihara jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara, membangun Gedung-gedung sekolah dan rumah sakit, pembangunan .

Hak Warga Negara

      -Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan social 

      -Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

      -Hak mendapatkan jaminan keadilan social 

 Kewajiban Warga Negara Indonesia

      -Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh 

      -Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara,hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan  dengan sebaik-baiknya

      -Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena biar bagaimanapun dari kewajiban itulah mucul hak-hak maupun sebaliknya (dari hak akan muncul kewajiban).Untuk mencapai keselarasan (keseimbangan) antara hak dan kewajiban.Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Lalu, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban sudah seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera, makmur, dan sentosa.,Tanggung jawab yang harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh setiap warga negara berada dipundak masing-masing warga negara. mHal ini merupakan konsekuensi nyata sebagai seorang warga negara. Dengan kata lain, dalam setiap warga negara melekat tanggung jawab yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap diri warga negara dengan sebaik-baiknya.

HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat perbagai tafsiran dan pandangan.

Demokrasi  memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya di atur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhakan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa. Dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta.

Sumber Nilai Demokrasi Pancasila

1.     Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka

2.     Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti.

3.     Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM.

Pilar demokrasi pancasila     1. demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa
     2. demokrasi dengan kecerdasan
     3. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
     4. demokrasi dengan rule of law
     5. demokrasi dengan pembagian kekuasaan
     6. demokrasi dengan HAM
     7. demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
     8. demokrasi dengan otonomi daerah
     9. demokrasi dengan kemakmuran
    10. demokrasi berkeadilan

Hakikat demokrasi

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.